Jakarta – Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina. Berpendapat bahwa dalam susunan komisaris (BoC) dan direksi (BoD) bank-bank. Yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Saat ini diisi oleh para profesional, sebagai respons terhadap selesainya agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilakukan secara berurutan.

“Jumlah BoC mengalami pengurangan, sejalan dengan tujuan efisiensi yang disuarakan pemerintah. Selain itu, BoD dan BoC juga didominasi oleh profesional, tidak ada relawan atau influencer dalam daftar tersebut,” jelas Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, pada hari Kamis.

Ia juga menyatakan bahwa pengumuman mengenai susunan komisaris dan direksi Himbara dalam RUPST antara tanggal 24 hingga 26 Maret menjadi berita baik bagi banyak pengamat ekonomi. Ini setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menginformasikan struktur kepemimpinan yang juga didominasi oleh individu yang berpengalaman dan profesional.

“Tentunya, langkah ini perlu diperkuat untuk memastikan BUMN-BUMN kita diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas. Langkah yang sama seharusnya juga diterapkan pada dua BUMN utama kita, Pertamina dan PLN, meskipun mereka baru saja menyelesaikan pergantian pimpinan,” ujarnya Cvtogel.

Menurut Wijayanto, dengan langkah tersebut, setidaknya 50 persen persoalan BUMN akan teratasi. Rasa ketidakpercayaan masyarakat dan investor terhadap Danantara juga diperkirakan akan menurun drastis.

“Orang yang ragu akan menjadi netral, dan yang netral akan beralih ke sikap optimis. Prestasi Danantara bisa lebih sejalan dengan Khazanah, Temasek, atau GIC; tidak seperti 1MDB,” tambahnya. Dia berharap agar konflik kepentingan bisa dihindari, meskipun ada pejabat dari Bank Indonesia (BI) yang terpilih di jajaran komisaris Himbara.

Selama tiga hari berturut-turut, Himbara mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dimulai dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin (24/3), diikuti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada Selasa (25/3), dan diakhiri dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada Rabu (26/3). Salah satu agenda penting RUPST adalah perubahan susunan pengurus.

Selain pergeseran nama di jajaran direksi antar-Himbara, terdapat juga keputusan untuk merombak dan menyederhanakan susunan komisaris. Dewan komisaris BRI dan Bank Mandiri berkurang dari 10 orang menjadi enam orang. Begitu pula, jajaran komisaris BNI berkurang dari 11 orang menjadi enam orang, sedangkan BTN dari sembilan orang menjadi enam orang.

Pejabat BI yang terpilih di jajaran komisaris antara lain Edi Susianto, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, diangkat sebagai Komisaris Independen BRI. Donny Hutabarat, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, ditunjuk menjadi Komisaris BNI. Selain itu, Ida Nuryanti, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, diangkat menjadi Komisaris Independen BTN.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan penyederhanaan struktur komisaris. Dalam sektor perbankan BUMN dan menekankan agar pos tersebut diisi oleh kalangan profesional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengikuti rapat terbatas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (26/3). “Ini adalah arahan dari Bapak Presiden, bahwa jumlah komisaris harus lebih sedikit dan diisi oleh para profesional,” tuturnya.

Airlangga menyatakan bahwa langkah ini disambut positif oleh pasar, terutama dalam konteks bank-bank seperti Bank Mandiri dan BRI. Dia menambahkan bahwa baik komisaris maupun direksi yang ditunjuk saat ini mendapat respon baik karena lebih efisien dibandingkan sebelumnya.