London (cvtogel) – Menurut Jonathan Reynolds, Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, pemerintah Inggris berencana untuk mengakui Palestina sebelum pemilu mendatang yang akan diadakan pada tahun 2029.

Dalam wawancara dengan Sky News pada Senin (28/7), Reynolds menyatakan bahwa para menteri ingin dan akan memberikan pengakuan kepada negara Palestina.

Ketika ditanya apakah pengakuan tersebut akan terjadi dalam periode parlemen yang sedang berjalan, Reynolds menjawab: “Ya, dalam parlemen ini. Saya maksudkan, jika itu membawa kemajuan yang kita butuhkan. ”

“Namun penting untuk diingat, kita hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukannya. Jika kita hanya melakukannya sebagai simbol tanpa menghasilkan penyelesaian bagi konflik ini, lantas apa langkah kita berikutnya? ” lanjutnya.

Menanggapi keadaan yang sangat memprihatinkan di Jalur Gaza, dia menekankan: “Mengenai bantuan udara, kita tidak bisa menunggu — tindakan harus segera diambil. ”

“Semua orang bisa melihat hilangnya nilai-nilai kemanusiaan yang tampak jelas,” tambahnya.

Saat ini, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berada dalam situasi tertekan dari beberapa anggota senior pemerintah untuk segera memberikan pengakuan kepada negara Palestina, menurut beberapa laporan.

Komite Urusan Luar Negeri Parlemen juga baru-baru ini meminta pemerintah untuk dengan berani dan tegas mengakui eksistensi negara Palestina sebagai persiapan bersama sekutu untuk solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

“Banyak kelompok di Inggris merasa sangat frustrasi karena pemerintah terus bertindak terlalu lambat dan tidak memadai,” ungkap Emily Thornberry, yang memimpin komite tersebut.

Sebagai tambahan tekanan bagi Starmer, lebih dari 200 anggota parlemen dari berbagai partai telah menandatangani surat terbuka yang mendesaknya untuk memberikan pengakuan kepada negara Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel telah melancarkan serangan hebat di Gaza, yang mengakibatkan hampir 60. 000 warga Palestina tewas, mayoritas dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Pemboman yang terus menerus telah merusak wilayah tersebut dan menghasilkan krisis pangan yang sangat parah.

Pada bulan November yang lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu, Kepala Otoritas Israel, dan Yoav Gallant, mantan Kepala Pertahanan, karena tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) akibat perang yang dilancarkan terhadap daerah tersebut.