Jakarta (CVTOGEL) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menggali lebih jauh skema pinjaman bank yang digunakan dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang operator kapal penyeberangan. Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak terkait proses pengambilalihan perusahaan tersebut.
Juru Bicara KPK menyebutkan bahwa penyidik menilai ada sejumlah aliran dana yang perlu ditelusuri, termasuk pinjaman dari lembaga keuangan yang diduga digunakan untuk memuluskan akuisisi. Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan prosedur, rekayasa dokumen, atau indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Skema pembiayaan melalui pinjaman bank ini menjadi fokus pendalaman penyidik. Kami ingin memastikan seluruh proses akuisisi dilakukan sesuai aturan, tanpa adanya manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan,” ujar perwakilan KPK.
Pendalaman Arah Aliran Dana dan Keterlibatan Pihak Swasta
KPK menduga bahwa pinjaman yang diajukan ke bank tidak sepenuhnya digunakan sesuai keperluan akuisisi atau berpotensi berkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan pribadi. Penyidik kini memeriksa dokumen kredit, perjanjian pembiayaan, serta rekam transaksi perbankan yang terkait dengan proses pengambilalihan PT Jembatan Nusantara.
Sejumlah pihak dari unsur swasta dan korporasi dijadwalkan dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Informasi keuangan tersebut akan dikonfirmasi dengan data transaksi yang telah disita penyidik sebelumnya.
KPK Telusuri Dugaan Penyimpangan dalam Proses Akuisisi
Kasus ini bermula dari dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dana dalam proses akuisisi perusahaan yang memiliki jaringan layanan penyeberangan di beberapa daerah. Penyidik mendalami apakah nilai transaksi yang diajukan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan serta apakah ada pihak yang memanfaatkan proses akuisisi untuk keuntungan tidak sah.
“Penyidikan ini tidak hanya melihat aspek keuangan, tetapi juga tata kelola perusahaan dan peran masing-masing pihak dalam proses akuisisi,” jelas KPK.
Potensi TPPU Masuk dalam Pemeriksaan
KPK membuka kemungkinan bahwa perkara ini dapat diperluas ke dugaan pencucian uang jika ditemukan indikasi penyamaran atau pemindahan dana yang tidak wajar. Mekanisme pinjaman bank yang kompleks sering kali digunakan untuk menyembunyikan aliran dana, sehingga pemeriksaan menyeluruh diperlukan.
Penyidik telah meminta data dari lembaga keuangan terkait untuk memperkuat bukti dan memetakan alur dana secara detail.
Pemeriksaan Saksi Berlanjut
KPK menjadwalkan beberapa saksi baru dari elemen manajemen perusahaan, lembaga keuangan, hingga pihak swasta yang terkait proses akuisisi. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran setiap pihak.
“Semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat akan dipanggil. Kami memastikan proses dilakukan transparan dan independen,” tegas KPK.
Publik Nantikan Kejelasan Kasus
Kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan perusahaan strategis yang berkaitan dengan layanan transportasi nasional. Banyak pihak berharap penyidikan KPK dapat mengungkap secara terang benderang potensi pelanggaran hukum yang terjadi.
KPK memastikan bahwa penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh rangkaian bukti diuji dan dibawa ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum.