Jakarta – Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bulan Desember 2024 terdapat 10 dari total 97 penyelenggara fintech. P2P lending atau pinjaman online yang belum mencapai ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar.

“Dari 10 penyelenggara fintech tersebut, 4 penyelenggara saat ini tengah mengurus permohonan peningkatan modal yang disetor,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa. TVTOGEL

Agusman menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan minimum akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

OJK juga menyarankan penyelenggara tersebut untuk mengajukan rencana tindakan kepada OJK agar dapat memenuhi kebutuhan modal yang memadai.

Pemenuhan ekuitas minimum telah diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengenai LPBBTI.

Menurut Pasal 169, pihak yang menyelenggarakan wajib memiliki setidaknya ekuitas sebesar Rp12,5 miliar yang dapat dipenuhi secara berangsur-angsur.

Pada tahap awal, ekuitas minimal yang harus dicapai adalah sebesar Rp7,5 miliar yang berlaku setelah POJK LPBBTI diberlakukan.

Pada tahap kedua, jumlah ekuitas minimal yang harus dicapai adalah Rp12,5 miliar dan akan berlaku sejak tanggal 4 Juli 2025.

POJK 40/2024 juga telah mencakup ketentuan terkait mitigasi risiko penipuan yang bertujuan untuk mengurangi peran penyelenggara perantara dalam pengelolaan dana pemberi pinjaman serta memastikan agar transaksi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dilakukan secara langsung.

Menurut Agusman, dengan adanya aturan ini diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan investor bisa berinvestasi dengan bijaksana dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dimiliki.

Dalam hal kinerja, industri pindar berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp1,65 triliun pada akhir tahun 2024.

Menurut proyeksi rencana bisnis yang disampaikan oleh penyelenggara pindar kepada OJK, industri pindar diperkirakan akan tetap menghasilkan laba pada tahun 2025 meskipun masih dihadapkan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi.

Agusman mengatakan bahwa OJK terus memantau penerapan batas maksimum manfaat ekonomi yang diberlakukan oleh penyelenggara kepada penerima dana.

Dalam konteks ini, penyelenggara pindahan telah menyesuaikan tingkat bunga mereka sesuai dengan batas maksimum manfaat ekonomi yang telah ditetapkan.

“Agusman mengatakan bahwa penyesuaian batasan manfaat ekonomi diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri ke depan dan juga memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga.