Yogyakarta – Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta, masih belum memutuskan apakah akan menghadiri acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, mengungkapkan bahwa ia masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta agar kepala daerah dari partai tersebut tidak mengikuti retret pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2024.

Barusan saya sudah berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Mas Pram ingin bertemu Ibu (Megawati) terlebih dahulu, untuk mendengar penjelasannya nanti. Kita punya sebuah surat yang perlu kita klarifikasi. “Saya akan menjelaskan melalui Mas Pram yang tinggal di Jakarta, dia yang akan menghadap,” kata Pttogel Hasto yang didukung oleh PDIP.

Mengenai kesiapan untuk berangkat, Hasto menyatakan bahwa dirinya dan para kepala daerah lainnya telah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sesuai dengan permintaan sebelumnya.

Semua sudah meletakkan koper di sana, semuanya sudah meletakkan koper karena perintah meletakkan koper itu diberikan kemarin hari Kamis,” kata dia.

Meskipun demikian, mantan Bupati Kulon Progo dua periode tersebut belum dapat memastikan apakah ia akan tetap mengikuti kegiatan tersebut atau tidak.

Belum tentu, belum pasti. Saya akan menunggu penjelasan dari Pak Pramono terlebih dahulu. Hasto mengatakan bahwa ini hanyalah klarifikasi yang baru.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang didukung oleh partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang akan diselenggarakan pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Surat resmi PDIP dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2) menyatakan hal tersebut.

Instruksi itu dikeluarkan setelah memperhatikan perkembangan politik nasional saat ini, terutama setelah penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.