NUSANTARA (cvtogel) – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru yang krusial. Otorita IKN mengonfirmasi bahwa pembangunan fisik kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif akan resmi dimulai pada November 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi percepatan IKN tahap kedua, bertujuan melengkapi pilar Trias Politica pemerintah di pusat ibu kota baru.
Kepastian ini disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, memberikan sinyal gas pol bagi seluruh pembangunan infrastruktur.
Anggaran Fantastis dan Target Kejar Tayang 25 Bulan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2025.
Total anggaran APBN yang disiapkan untuk pembangunan kedua kompleks krusial ini mencapai Rp 11,6 triliun dalam skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2025–2027.
Kompleks Luas Lahan Estimasi Anggaran (2025–2027) Fasilitas Kunci Legislatif 42 Hektar Rp 8,5 Triliun Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, Gedung Kerja DPR/MPR/DPD Yudikatif 15 Hektar Rp 3,1 Triliun Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) Target Penyelesaian: Proses pembangunan kedua kompleks vital ini diperkirakan memakan waktu 25 bulan, dengan target rampung pada akhir tahun 2027. Hal ini sejalan dengan target Presiden yang menghendaki IKN siap menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Peningkatan Jumlah Pekerja Konstruksi
Seiring dimulainya tahap kedua pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jumlah tenaga kerja di IKN diprediksi melonjak tajam.
“Mulai November ini, pekerjaan di lapangan akan bertambah intensif karena proyek masuk ke fase kedua. Tenaga kerja juga bertambah sampai 20 ribu orang, baik pekerja konstruksi maupun teknis,” ujar Basuki.
Peningkatan jumlah pekerja ini dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian gedung lembaga tinggi negara, penataan kawasan hijau, dan pembangunan fasilitas penunjang lainnya agar IKN dapat segera beroperasi.
Fokus Selain Fisik: Air Bersih dan Regulasi Khusus
Otorita IKN tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tetapi juga menyiapkan kerangka regulasi dan kualitas hidup yang layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah, termasuk:
- Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus): OIKN tengah menyiapkan rancangan regulasi Pemdasus untuk mengatur tata kelola wilayah, keuangan, dan perizinan IKN secara fleksibel.
- Air Minum Layak Konsumsi: Ketersediaan air baku berkualitas tinggi dijamin melalui Bendungan Sepaku Semoi, yang mampu menyediakan air baku sebesar 2.500 liter per detik, untuk memastikan kelayakan relokasi ASN.
About the Author
